VISI & MISI

SEJARAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

MASA KERAJAAN

Sebelum adanya pengaruh kerajaan Ternate di Sula, sistem pemerintahannya berbentuk kesatuan sosial yang bersifat organisasi masyarakat desa, dengan kepala pemerintahannya bergelar kepala soa dan sekaligus merupakan Panglima Perang.

Pada fase kepemimpinan Sultan Babullah, pengaruh kesultanan dalam sistem pemerintahan di Kepulauan Sula mengalami perubahan. Kepulauan Sula kemudian di pimpin oleh seorang Salahakan, dimana dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh Sangaji – Sangaji dari 4 (empat) Yalai terbesar di Sula . Baik Salahakan maupun Sangaji – Sangaji semuanya dipilih dan diangkat atas persetujuan Sultan. Keempat suku Yafai yaitu Yafai Fatce, Yafai Fagudu, Yafai Faahu dan Yafai Mangon. Yafai Fatce menempati wilayah barat Pulau Sula Besi, bagian selatan di tempati Yafai Fagudu dan bagian utara oleh Yafai Faahu, sedangkan di bagian timur ditempati Yafai Mangon. Pada wilayah-wilaya ini mereka hidup berpencar baik di pegunungan maupun di pesisir pantai dengan beberapa keluarga berdasarkan kepala soa-soa tertentu. Mereka kemudian dikenal dengan nama Matapia Sua atau Orang Sula yang didalamnya termasuk masarakat Fogi, yang waktu itu masih mendiami daerah pegunungan.

MASA KOLONIAL BELANDA

Masuknya belanda pada tahun 1909, maka Kepulauan Sula dijadikan Order Afdeeing dengan kepala pemerintahannya disebut Controler dan berkedudukan di Sanana. Berdirinya Onder Afdeeling dengan sendirinya mengakhiri kekuasaan Salahakan beserta Sangaji-Sangaji. Belanda kemudian membangun distrik-distrik yang diantaranya Distrik Sanana, Distrik Pas Ipa, Distrik Kawalo, sedangkan Fogi masuk kedalam Distrik Sanana.

Guna menghindari perpecahan di tengah masyarakat akibat politik Devide Et Impera yang sering diterapkan oleh belanda. Maka timbullah keinginan untuk menyatukan diri dalam satu kesatuan wilayah. Melalui masyarakat, kepala-kepala sukunya pada tahun 1911 mereka menyampaikan kepada Sultan dan Controller Belanda, maka disepakati bahwa kesatuan wilayah Yafai-Yafai tersebut di akui dan diberikan status hukum (semacam desa) sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat.

PERJUANGAN MASYARAKAT SULA DAN HPMS DARI MASA KE MASA

Setelah kemerdekaan pemerintahan Indonesia kemudian merubah distrik-distrik tersebut menjadi kecamatan yaitu Kecamatan Sanana, Kecamatan Taliabu Timur dan Kecamatan Taliabu Barat. Yafai Fogi sandiri masuk kedalam wilayah kecamatan Sanana setelah penduduknya pindah dari daerah pegunungan kedaerah pesisir pada tahun 1946. Proses yang panjang dan melelahkan menyertai pembentukan Kabupaten Kepulauan Sula berawal dari diutusnya dua orang putra Sula yakni; H. Adam Yoisangadji (Alm) dan Yusuf Mayau (Alm) guna menghadap dan meminta Presiden Soekarno untuk dapat berkunjung ke Kepulauan Sula, setelah dalam kunjungan sebelumnya di tahun 1954 ke Kabupaten Maluku Utara hanya pulau Sula yang tidak dikujungi oleh Presiden Soekarno, namun Presiden Soekarno berhalangan dan mengutus Wakil Presiden Drs. Muhammad Hatta ke Kepulauan Sula.

Saat Indonesia dalam kondisi tidak menentu pada tahun 1957 akibat pemberontakan disana-sini guna memerdekakan diri dari Republik Indonesia. Masyarakat Maluku Utara tetap menuntut adanya pembentukan Maluku Utara menjadi Daerah Tingkat I beserta Daerah-daerah Tingkat I lainnya. Di Maluku Utara termasuk Kepulauan Sula, Perjuangan pemekaran juga membutuhkan pengorbanan yang luar biasa, dimana tokoh-tokoh politik dan aktivis pemekaran harus rela ditangkap dan diasingkan di Pulau Nusakembangan. Peristiwa ini juga menyebabkan putusnya hubungan antara Sanana dengan Makassar yang merupakan pusat pergerakan dan perjuangan dari masyarakat Sula.

Menyikapi kondisi tersebut dibutuhkan sebuah wadah untuk tetap dapat terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Sula. Pada tanggal 29 september 1959 di kota Makassar lahirlah sebuah organisasi yakni Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang di lakukan sebelumnya tanggal 15 september 1959 oleh Ikatan Keluarga Sula bersama beberapa pelajar dan mahasiswa sebagai elemen dalam pergerakan.

Keseriusan perjuangan masyarakat Sula, terlihat jelas ketika pembangunan 15 rumah yang diperuntukan bagi Pegawai, yang kini dikenal dengan nama Kompleks Perumahan Daerah di Sanana. Pembangunan ini dilakukan secara politis guna mendukung kebijakan pemekaran Maluku Utara dimana Kepulauan Sula menjadi bagian integralnya, juga termasuk rancangan pemekaran dengan tingkat II Maluku Utara yang tertuang dalam SK Gubernur Maluku tanggal 6 Desember 1966. No; Des 15/3/66.

Meskipun selalu kandas, momentum perjuangan masyarakat Sula terus berlanjut diantaranya: Pertama, Saat diadakan Resolusi Rakyat Kepulauan Sula tanggal 28 desember 1971 yang memberi mandat kepada HPMS untuk menindaklanjuti resolusi tuntutan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Sula. Kedua, Saat Bupati Maluku Utara Abbdullah Assagaf bersama DPRD Maluku Utara mengajukan proposal ke Gubernur Maluku mengenai rencana pemekaran kabupaten termasuk di antaranya Kabupaten Kepulauan Sula

Melalui rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Kabupaten Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara dan pembahasan yang di lakukan hingga di tingkat komisi II DPR RI. Maka akhirnya melalui sidang paripurna DPR RI tanggal 27 januari 2003 DPR RI mengesahkan Undang-Undang Pembentukan 25 Kabupaten Kota di 10 Provinsi termasuk termasuk didalamnya Kabupaten Kepulauan Sula.

LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Kepulauan Sula dengan ibu kota Sanana terletak paling Selatan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Jarak dari Kota Ternate, ibukota provinsi sekitar 284 Km dapat ditempuh melalui penerbangan udara dan pelayaran laut. Secara geografis terletak di antara 01 45 00 LS dan 124 05 00 BT 126 50 00 BT. Wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Maluku, sebelah Selatan dengan Laut Banda, sebelah Barat dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan sebelah Timur dengan Laut Seram. Luas total wilayah Kabupaten Kepulauan Sula yakni 28.810,753 Km2 yang terdiri daratan seluas 14.466,288 Km2 (50,21%) dan lautan seluas 14.344,485 Km2(49,79). Kabupaten Kepulauan Sula memiliki 19 Kecamatan dan 148 Desa dengan jumlah penduduk sekitar 155.000 jiwa sesuai data P4B pada tahun 2009. Potensi unggulan pada saat ini belum ada yang khas yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

SUMBAR DAYA ALAM (SDA)

Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Kepulauan Sula meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, pertambangan, industri dan pariwisata.

Menurut data Kabupaten Maluku Utara, pengembangan pertanian tanaman pangan meliputi sayur-sayuran, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Sedangkan pengembangan agrowisata untuk komoditas buah-buahan meliputi durian, langsat, manggis dan mangga. Sampai dengan tahun 2002 luas lahan untuk usaha pertanian tercatat 24.743,56 Ha dengan produksi sebesar 33.608,62 ton/tahun.

Potensi kehutanan di Kabupaten Kepulauan Sula berupa hutan alam yang berdasarkan Peta Paduserasi RTRWP dengan TGHK memiliki luas hutan 471.951,53 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung 46.426,70 Ha, Hutan Suaka alam 12.683,53 Ha, Hutan Produksi Tetap 24.250,00 Ha, Hutan Produksi Terbatas 55.014,00 Ha, Hutan Produksi dapat dikonversi 281.077,70 Ha, Areal Penggunaan Lain 52.499,60 Ha.

Sementara di bidang usaha perikanan sesuai data Kabupaten Maluku Utara tahun 2002, Kabupaten Kepulauan Sula mengembangkan model perikanan rakyat. Produksi perikanan sangat beragam dengan kesediaan potensi 80.547,81 Ton/Tahun dan potensi lestari sebesar 40.273,91 ton/tahun dengan standing stock pelagis (permukaan) 33.060,94 ton/ tahun serta ikan demersal (dasar) 16.875,61 ton/tahun dimana pemanfaatan untuk kedua komoditas ini baru mencapai 11.506,53 ton/tahun atau 22,8 persen dari potensi lestari, kondisi ini tidak ditemukan lagi.

Di Kabupaten Kepulauan Sula terdapat beberapa indikasi sumber bahan galian golongan A, B dan golongan C, yaitu Tambang Emas terdapat di Kecamatan Mangoli Timur (Desa Waitina, dan Kawata). Kemudian Tambang Batubara terdapat di sepanjang semenanjung Kecamatan Sulabesi Barat (Desa Fuata) dan Kecamatan Taliabu Timur (Desa Sahu dan Tabona), serta Kecamatan Sanana (Desa Wai Ipa) dengan perkiraan cadangan 10.400.000 M3. Tambang Minyak dan Gas terdapat di Kecamatan Mangole Barat (Desa Falabisahaya, Minaluli, Modapuhi, Modapia dan Saniahaya), Cekungan Sula (Memanjang dari perbatasan Kab. Banggai hingga sebelah Utara Pulau Taliabu dan Mangoli) dan Cekungan Sula Selatan di sebelah Selatan Pulau Taliabu.

Bahan Galian Non Logam: Pasir dan Batu (sirtu) terdapat di Kecamatan Taliabu Barat (Desa Nunca, Gela, Bappenu dan Pancado); Pasir Kwarsa di Kecamatan Taliabu Barat (Desa Jorjoga dan Gela); Zeolit di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Mangoli Timur (Desa Orifola); Kapur di Pulau Taliabu; Granit di Pulau Mangole dan Taliabu; Lempung di Pulau Mangole (Desa Waisakai) dan Pulau Taliabu; Andesit di Pulau Taliabu; Skist di Pulau Taliabu; dan Koalin di Pulau Mangole dan Taliabu.

INDUSTRI

Kegiatan industri di Kabupaten Kepulauan Sula umumnya adalah industri kecil yang didominasi oleh industri rumah tangga, disamping terdapat industri kayu lapis (PT. Barito Pasifik Timber Group) di Falabisahaya Kecamatan Mangole Barat yang sementara vakum dan beberapa industri sawmill yang tersebar di beberapa kecamatan.

PARIWISATA

Bidang pariwisata ditunjang dengan sejumlah objek wisata, baik wisata alam maupun wisata sejarah. Obyek wisata alam antara lain Pantai Wai Ipa, Pantai Manaf di Kecamatan Sanana, Yaman Laut Pagama di Kecamatan Mangole Timur, Pulau Hamparan dan Sumber Air Panas di pantai Losseng Kec Taliabu Timur, Selat Capalulu di Kec Mangole Barat.

Sedangkan untuk Objek Wisata Sejarah antara lain meliputi; Air Kalimat dan Pasir Anjing di Jorjoga, Gunung Kukusang dan Goa Mananga di Kecamatan Taliabu Barat, Fat Fina Koa (Batu Nona) di Kecamatan Mangole Timur, Benteng Alting/Dever Watching peninggalan bangsa Portugis di Sanana yang telah berubah fungsi.

EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan mampu tumbuh mencapai nilai 5,11 persen. Angka pertumbuhan ini sedikit lebih rendah sekitar 0,30 persen bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2006 yaitu sebesar 5,41 persen. PDRB perkapita berdasarkan harga konstan pada tahun 2007 yaitu Rp 2.134.669 mengalami peningkatan 2,77 persen dari tahun 2006 yaitu Rp 2.007.163.

VISI & MISI

Perumusan Visi dan Misi, merujuk pada motto kami saat kampanye sampai sekarang ”SULA SENG SAKIT, SULA SENG BODOH DAN SULA SENG MISKIN”. Motto tersebut merupakan pesan-pesan indentitas kami yang hingga kini masih diakui memiliki kekuatan magnet tersendiri karena merupakan fakta yang hadir ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula saat ini.

VISI

“Dari Laut Kita Membangun”

MISI

• Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, Sehat dan Berbudaya.
• Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Pelaku Pembangunan yang Unggul dan Berakhlak Mulia.
• Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah dengan Menciptakan Sentra-Sentra Ekonomi di 3 (tiga) Kluster Kepulauan (Sulabesi, Mangoli dan Taliabu) yang berbasis Kelautan dan Karakteristik Wilayah.

PENJABARAN MISI

Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Pelaku Pembangunan yang Unggul dan Berakhlak Mulia.

• Peningkatan pelayanan di bidang pendidikan sehingga mampu diakses oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula mulai dari tingkat PAUD (TK/RA), pendidikan dasar (wajar 9 tahun), pendidikan menengah (wajar 12 tahun) sampai ke tingkat pendidikan tinggi, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
• Membangun mitra kerja sama dengan lembaga-lembaga penyedia SDM terutama pendidikan tinggi agar terciptanya output yang sesuai kebutuhan lokal;
• Memperkuat aksesibilitas masyarakat guna memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
• Mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia dalam mengresource kemandirian lokal;
• Melakukan pengembangan jaringan informasi, komunikasi dan telekomunikasi (Telematika).

Meningatkan kualitas hidup masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, Sehat, Berbudaya dan Berkeadilan.

• Melakukan pengembangan pelayanan di bidang kesehatan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat sampai di pelosok pedesaan, pulau-pulau kecil guna membangun/menciptakan kondisi masyarakat yang sehat;
• Menyiapkan infrasturuktur pendukung dan Rumah Sakit di Pulau Mangoli dan Taliabu;
• Memperkuat aksesibilitas masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat dijangkau;
• Menekan angka pengangguran, menciptakan lapangan kerja, mengurangi jumlah dan persebaran penduduk miskin;
• Mewujudkan prinsip-prinsip Clean Government and Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
• Meningkatkan kapasitas pengayoman dan pelayanan publik baik kepada masyarakat pada umumnya maupun pelayanan investasi dalam segala sektor dengan menerapkan sekurang-kurangnya Standard Pelayanan Minimum (SPM) dan secara bertahap mengupayakan penguatan kapasitas melalui pengaplikasian E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;

• Meneruskan penyusunan Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) sebagai penjabaran dari aturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai dasar penetapan kebijakan publik pemerintah daerah yang legitimate serta melakukan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen baik di lingkup internal pemerintahan maupun masyarakat;

• Pemantapan Kelembagaan masyarakat dan kapasitas Pemerintah Daerah;
• Mewujudkan partnership (masyarakat, swasta, dan pemerintah) dalam membangun infrastruktur dasar;
• Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar;
• Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, melalui penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN serta meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi;
• Mengkaji dan mempertimbangkan tambahan penghasilan bagi PNS yang bertugas di desa-desa yang dianggap terpercil;
• Meningkatkan keamanan dan ketertiban, mengembangkan nasionalisme dan patriotisme demi keutuhan kedaulatan NKRI.
  

Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah dengan Menciptakan Sentra-Sentra Ekonomi di 3 (tiga) Kluster Kepulauan (Sulabesi, Mangoli dan Taliabu) yang berbasis Kelautan dan Karakteristik Wilayah.

• Menciptakan lapangan kerja dan lapangan berusaha, dalam rangka meningkatkan income per kapita dan daya beli masyarakat melalui penguatan terhadap 9 sektor unggulan daerah (yaitu: pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, pertambangan, industri dan pariwisata, perdagangan dan jasa), serta menciptakan tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing sebagai salah satu komoditas daerah yang siap dipasarkan ke lingkup domestik, regional dan global;
• Melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat seperti Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Koperasi untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah pedesaan atau kecamatan sesuai dengan kultur dan potensi daerah setempat;
• Melakukan upaya pembangunan infrastuktur pada proyek-proyek strategis dalam rangka meningkatkan daya saing regional melalui pengupayaan pembangunan pelabuhan Nusantara di Pulau Mangoli serta meningkatkan status Bandara Sanana untuk dapat mengakomodasi jalur penerbangan domestik sebagai upaya mewujudkan Kepulauan Sula sebagai Gerbang Indonesia Timur.
• Meningkatkan kapabilitas infrastruktur, dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan penguatan kapasitas infrastruktur yang berkaitan dengan investasi seperti bandara, pelabuhan laut, kawasan industri, pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, instalasi air bersih, rumah sakit, dan perbankan;
• Mewujudkan peran swasta yang lebih nyata dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi daerah;
• Meminimalis ketimpangan dan kesenjangan manajemen pembangunan guna terciptanya pemerataan secara proporsional di 3 (tiga) pulau;
• Mewujudkan Grand Design Pembangunan kemaritiman agar Kepulauan Sula dapat dijadikan sebagai Etalase Kelautan bagi kawasan Indonesia timur;
• Melakukan pengembangan berbagai fasilitas pendukung guna mendorong terciptanya aktifitas di bidang kelautan dan perikanan yang kondusif terhadap upaya-upaya peningkatan produksi masyarakat nelayan setempat, pemasaran dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan itu sendiri;
• Melakukan revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perdesaan, pariwisata dan budaya;
• Mendorong peningkatan aksesibilitas di bidang pertanian dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap komoditi-komoditi unggulan spesifik daerah yang memiliki peluang dan daya saing pasar baik lokal, regional, fungsional dan global, dengan mempertimbangkan daya dukung lahan yang tersedia;

• Penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen baik di lingkup internal pemerintahan maupun masyarakat;

• Mendorong serta memfasilitasi pengembangan sektor Industri, Koperasi dan UKM.

*******